- Pertama, kepentingan ekonomi dan deideologi faksi-faksi Islam. Saat
ditanya Associated Press apakah langkah-langkah yang diambil Presiden
Hosni Mubarak sudah benar, Menlu AS Hillary Clinton menyatakan bahwa
tidak penting saat ini siapa yang berkuasa di Mesir. Menurut istri Bill
Clinton ini, yang lebih penting dibutuhkan saat ini adalah bagaimana
tuntutan dan kebutuhan rakyat Mesir bisa dipenuhi dan menuju satu
tahapan lebih baik. “Jelas, tahapan yang diikuti saat ini belum
menciptakan masa depan yang demokratis, kesempatan ekonomi yang dituntut
para pemrotes,” ujarnya.
- Kedua, Amerika memang benci dengan kekuasaan yang terlalu gemuk
walau ia tidak mampu memungkiri bahwa diktatorisme memang tujuan dari
segalanya. mengapa Amerika sangat membenci pemerintahan yang korup?
Tentu saja berbeda motif dengan apa yang kita pahami. Amerika
beranggapan Korupsi akan memperkuat kekuatan Islam di akar rumput karena
efek kesenjangan sosial, dan ini menurut Robert Heffner, peneliti Islam
Amerika, akan membangkitkan semangat persaudaraan Islam yang akan
berorientasi pada jihad global. Karena itu pemerintah yang korup harus
dijatuhkan khususnya di daerah strategis Timur Tengah karena rencana
demokratisasi Timur Tengah adalah salah satu program yang dijanjikan
pemerintahan Obama saat berkampanye.
Tunisia Menuju Negara Sekuler?
- “Kami Akan Bekerja Untuk Membangun Masyarakat Sekuler Pluralistik,” kata Abdul Hamid Jalashi, Biro Eksekutif An Nahdhah
-
Pemimpin an Nahdhah, Ghannouchi juga menyatakan jika an-Nahdhah
berhasil memerintah (berkuasa) di Tunisia, maka ia akan tetap
mempertahankan Tunisia sebagai tujuan wisata, tidak akan melarang
alkohol atau wanita mengenakan bikini di pantai. An Nahda juga
berjanji berjanji untuk tidak menyentuh kode hukum Tunisia yang
menjadikan negara itu satu-satunya negara di dunia Arab yang melarang
poligami. Rasyid Ghannouchi,pada hari Jum’at (27/10) juga mengatakan:
“Gerakannya yang telah memenangkan pemilu tidak akan memaksakan jilbab
pada perempuan Tunisia. Sebab semua upaya-upaya negara Arab untuk
melakukannya terbukti gagal.”
- “Model bangsa Tunisia telah bekerja melalui gerakan reformasi
sejak abad ke-19, dan itu adalah model yang menyatukan Islam, modernitas
dan demokrasi,” kata Rasyid Gannouchi.
- Delegasi tingkat tinggi dari Jamaah Ikhwan tiba di Katedral yang
dipimpin oleh Wakil Mursyid ‘Aam Jamaah Ikhwanul Muslimin, Dr Mahmoud
Ezzat, yang mewakili Mursyid ‘Aam Mohammad Badie, yang berhalangan
hadhir, dan sedang menikahkan putrinya pada hari yang sama. Selain, Dr.
Mahmoud Ezzat, ikut hadhir termasuk Sekretaris Jenderal Jamaah Ikhwanul
Muslimin, Dr Mahmoud Hussein.
Partai Islam Maroko
- Dalam sebuah wawancara Al-Arabiya dengan pimpinan Partai Keadilan
dan Pembangunan Maroko, Abdullah bin Kiran, menegaskan bahwa akan
memerintah sebagai partai politik dan bukan sebagai partai religius.
“Agama milik masjid dan kami tidak akan ikut campur dalam kehidupan
pribadi warga.” Ujarnya. Bin Kiran membantah bahwa partainya akan
memaksakan jilbab pada perempuan Maroko. (Eramuslim, 28/11/2011)
Hubungan Israel-Libya Pasca Gaddafi
- Media Israel Tel Aviv mengklaim telah melakukan pembicaraan
dengan Dewan Transisi Libya dalam upaya membangun hubungan dengan negara
Muslim dan membuka kedutaan besar Israel di Tripoli.
- Harian Israel Haaretz mengatakan, bahwa pembukaan Kedutaan Besar
Israel di Libya akan bekerjasama dengan Qatar”, yang merupakan sekutu
Tel Aviv percaya untuk memfasilitasi pembukaan kedutaan besar Israel di
sejumlah negara Arab. (Eramuslim, 12/12/2011)
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):
“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu…” (QS AN-Nahl 36)
Bagaiamana Tanggapan Hasan Al Banna?
- “Al-Ikhwan Al-Muslimun memiliki sikap bahwa Islam mempunyai
implikasi yang signifikan dan menyeluruh. Islam mengawal semua tingkah
laku individu dan masyarakat. Segala sesuatu mesti tunduk di bawah
undang-undang-Nya dan mengikuti ajaran-Nya. Siapa yang tunduk kepada
Islam dari segi peribadatan saja tetapi meniru orang kafir dalam segala
hal lain dapat dianggap sama derajatnya dengan orang kafir.”
Al Banna dan Demokrasi
- Dahulu, Imam Hasan al Banna Rahimahullah, ditawari berceramah
tentang demokrasi di radio dengan imbalan 5000 Pound (nilai yang sangat
besar saat itu) dari penjajah Inggris, dangan syarat ia harus berceramah
tentang Demokrasi menurut pemahaman Inggris. Imam al Banna menolak dan
berkata :
“Enyahlah kalian! Kalian telah tersesat dari jalan yang benar dan menyimpang dari kebenaran!”
(sumber: Badr Abdurrazzaq Al Mash, Manhaj Da’wah Hasan Al Banna, Hal. 79)
Akankah Demokrasi Ikhwan Berhasil?
Negara Islam tidak akan pernah berdiri di negara manapun dengan
demokrasi. Negara Islam tidak akan pernah terwujud kecuali dengan manhaj
yang panjang dan perlahan. Manhaj yang menjadikan pondasi sebagai
wilayah kerjanya, bukan atap. Dimulai dari penanaman kembali aqidah dan
pendidikan moral (akhlak) secara Islami. Ketahuilah, jalan ini memang
panjang dan perlahan, namun ia merupakan jalan tercepat sekaligus
tersingkat. (Sayyid Quthb – Mengapa Aku Dihukum Mati, hlm. 95).
[pizaro/islampos]
BERSAMBUNG
5 komentar:
wew...
mantap banget artikelnya :-bd
full tentang islam :-bd
Blogspot Tutorial
Mampir sob..
#keep smile
Imam Hasan al Banna yang teguh dengan dakwahnya, meski tragis endingnya. Kita mendoakan beliau selalu.
Ya benar, Negara Islam yg mendapat petunjuk adalah negara yg mengikuti thariqah dan manhaj Nabi, menjunjung tinggi kejujuran dan akhlak mulia
wew.. sy ndatau mii bgimana selanjutnya ntuhh perkembangan islamm dunia
Posting Komentar